Uang Dan Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Islam

Kategori │jurnal

(Bercermin Dari Kerentanan Sistem Moneter Kapitalis)



Abstraksi

Krisis keuangan global belakangan di Amerika Serikat, yang dipicu oleh problem suprime mortgage pada dasarnya membuktikan bagaimana kerentanan sistem moneter Kapitalisme yang berporos pada berbagai instrument produk capital market yang bersifat derivatif. Intrumentintrument seperti collateralized debt obligations, hybrid products, credit derivatives, yang kesemuanya berbasis bunga mengandung kerentanan pada satu sisi dan menyuburkan praktekpraktek spekulasi.(Adiwarman, 2008)

Menurut Sofyan S Harahap(2007), jauh sebelum terjadinya krisis subprime mortgage itu, berbagai gejolak pasar uang dan pasar modal sudah kerap kali terjadi di berbagai belahan dunia, karena gejolak tersebut bersifat built in dalam system Kapitalisme. Keberadaan hot money dalam system pasar Kapitalis yaitu banyak bertunpu pada pasar sekunder telah menjadikan rentanitas pasar dapat terjadi setiap saat. Bercermin dari realitas moneter dunia Kapitalis demikian bagaimanakah ekonomi Islam memberikan jawaban atas problematika tersebut. Tulisan singkat ini akan mengurai system dan kebijakan moneter ekonomi Islam dari konsep dasar tentang uang.

Kata Kunci: Uang, Kebijakan Moneter, Ekonomi Islam


Pendahuluan

Uang dan Kebijakan Moneter. Uang pada dasarnya berfungsi pada tiga hal, pertama, alat tukar yaitu sebagai pemisah antara keputusan membeli dan menjual. Kedua, sebagai satuan pengukur nilai terhadap suatu komoditas. Dan ketiga, sebagai alat penyimpan kekayaan. Dalam kondisi perekonomian yang belum kokoh seperti yang dialami oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia, walaupun fungsi uang rupiah tetap, tetapi nilainya menjadi anjlok, terutama ketika berhadapan dengan mata uang asing. Hal ini terjadi sejak negeri ini dirundung Krisis Moneter.

Secara teoritis dalam sistem perekonomian modern, uang menempati posisi dan fungsi yang sangat strategis. Uang bagaikan darah dalam tubuh manusia. Dalam system perekonomian modern uang telah bergeser fungsinya dari alat tukar menjadi komoditas, sehingga menjadikan uang lebih banyak beredar di pasar sekunder dari pada ekonomi produktif yang dapat menggerakkan sektor riil secara langsung.


Pembahasan


Fenomena kuatnya kinerja keuangan di pasar valas, margin trading, pasar derivatives dan lain-lain semakin menjadikan uang kehilangan fungsinya semula yaitu sebagai alat tukar. Pada satu sisi, ketika uang diperjualbelikan, dalam waktu yang relative singkat dapat memberikan keuntungan yang banyak terutama pada para pemilik modal dan pelaku valas. Namun kondisi itu menyebabkan semakin banyak memunculkan spekulan yang dapat mengatur pola distribusi uang beredar dan pada gilirannya berpengaruh negative terhadap kinerja ekonomi secara keseluruhan.

Mengakarnya system bunga dalam konteks itu, semakin memperkokoh posisi pemilik modal. Mereka dimungkinkan selalu berada di atas angin. Melemahnya nilai tukar mata uang rupiah misalnya, dapat diantisipasi dengan menginvestasikan modalnya pada mata uang Dolar. Ketika Dolar semakin menguat, mereka pun dapat mengeruk keuntungan. Sebaliknya mereka yang membutuhkan modal harus dihadapkan dengan fluktuasi nilai mata uang yang sangat berpengaruh terhadap tingginya biaya-biaya produksi sehingga berpengaruh kepada melemahnya daya beli masyarakat.


Uang dalam system moneter Islam secara tegas tidak boleh menjadi komoditas. Uang sebagaimana fungsinya harus menjadi alat tukar. Fungsi uang sebagai alat tukar secara luas dimaksudkan untuk menghapuskan ketidakadilan dan kezaliman dalam ekonomi tukar menukar atau barter yang banyak mengandung riba.(Habib Nazir,2004: 563) Demikian pula pada perekonomian saat ini, tukar menukar antar mata uang dapat mengarah kepada adanya unsur riba disamping menimbulkan ketidakseimbangan moneter.

Uang dikembangkan menjadi standar ukuran nilai dan alat tukar. Nabi Muhammad menyetujui uang sebagai alat tukar dan tidak menganjurkan model ekonomi barter karena dapat mengarahkan pada munculnya bentuk-bentuk kezaliman. Karena itulah, penegasan al-Quran dalam surat al-Muthaffifin,83: 1-3 dan al-Isra,17: 35 dapat bermakna bahwa standar nilai ukuran harus dilakukan tanpa adanya pengurangan dan penambahan. Demikian pula, uang dapat merupakan factor produksi yang mempunyai potensi untuk berkembang dan menciptakan nilai lebih dengan cara diinvestasikan ke dalam praktek ekonomi sector riil. Chapra dan Adiwaran Karim, menggunakan QS al-Baqarah,2: 261 tentang pahala infak dalam pandangan Allah, sebagai dalil bahwa uang dapat melahirkan manfaat yang berkembang secara terus menerus ketika diinvestasikan.

Uang difungsikan hanya sebagai sarana penukar atau penyimpan nilai dan bukan sebagai barang dagangan. Uang tidak dapat dijual-belikan baik secara tunai maupun kredit. Larangan ini dimaksudkan untuk mencegah agar para pelaku ekonomi tidak masuk ke dalam suatu sistem yang mekanismenya tidak diketahui. Karena itu, dalam sistem ekonomi Islam uang bukan modal, melainkan public goods yang mengalir seperti air dan tidak dapat dimonopoli oleh seseorang atau kelompok. Apabila air tergenang maka akan menyebabkan bau membusuk. Sama halnya dengan uang, apabila ditahan, akan menyebabkan macetnya roda perekonomian sehingga mengakibatkan munculnya penyakit-penyakit ekonomi. Dengan demikian uang harus tetap mengalir terus dalam pengertian digunakan dalam investasi pada sektor-sektor riil.

Karena sebagai milik umum, maka uang harus dapat digunakan masyarakat tanpa ada hambatan dari orang lain. Pada kontek inilah kita dapat memahami kenapa para pemikir seperti alGhazali (w. 1111 M), Ibnu Taymiah (1263-1328 M), Ibnu Khaldun (w. 1406M) dan al-Maqrizi (1364-1442 M), sangat melarang perilaku menumpuk uang atau menimbun komoditas kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan bahwa perilaku demikian akan menggangu orang lain dalam menggunakannya dan juga menjadikan perekonomian tidak stabil.
Atas dasar hal itu, maka kebijakan moneter dalam ekonomi Islam harus mendukung terhadap fungsi uang sebagai alat tukar dan menghindarkan dari terjadinya penumpukan uang. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan ekonomi makro suatu negara. Kebijakan Moneter adalah usaha mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan secara baik melalui pengaturan jumlah uang beredar beredar. Pengaturan ini dimaksudkan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan.

Dalam sistem ekonomi pengaturan jumlah uang beredar diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: Pertama, kebijakan Moneter Ekspansif (Monetary Expansive Policy) yaitu suatu kebijakan yang bertujuan menambah jumlah uang yang edar. Kedua, kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary Contractive Policy) atau kebijakan uang ketat (tight money policy) yaitu kebijakan yang bertujuan mengurangi jumlah uang yang beredar. Dalam sistem moneter konvensioanl, rumus yang berlaku adalah: MV = PQ

M = adalah jumlah uang beredar dalam satuan waktu tertentu
V = Kecepatan perputaran uang rata rata atau berapa kali rata-rata setiap uang berpindah tangan dalam satu tahun
P Q = Nilai uang pembelanjaan di suatu wilayah negara
P= Tingkat harga yang berlaku di suatu Negara pada tahun tersebut
Q= Tingkat output riil dari parang dan jasa



Konsekuensi rumus ini jika sisi kiri naik maka sisi kanan akan naik juga. Dengan demikian, akan menimbulkan masalah pada negara yang menggunakan uang kertas, yaitu uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai ekstrinsik. Dalam suatu kondisi ketika volume uang ditambah dengan cara pemerintah mencetak uang kertas dan uang itu hanya beredar di sektor finansial, yaitu menjadi tabungan, pinjaman antar lembaga keuangan, sertifikat bank sentral dan sejenisnya maka Q pada posisi yang tetap. Sebaliknya P atau harga-harga akan terus naik.


Apabila kita telusuri pada sistem ekonomi pada masa Madinah, kiranya kita mendapatkan fakta bahwa perekonomian riil lebih dahulu maju daripada posisi mata uang. Dengan fakta ini maka perekonomian diarahkan pada mekanisme pasar alamiyah. Negara melakukan pengawasan dalam konteks untuk menjaga agar tidak terjadi penyelewengan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Inilah tugas utama yang diusung oleh Diwan al-Hisba yang pada masa kemudian berkembang menjadi Dewan as-Syurthah. Dewan ini mempunyai kewenangan yang luas sehigga pelaku ekonomi yang menyimpang dapat langsung diberi sanksi dan tindakan.

Karena itulah, dalam sistem moneter Islam, posisi dan fungsi bank mempunyai perbedaan yang mendasar. Lembaga perbankan syari’ah mempunyai sifat universal dan multi guna serta tidak semata-mata merupakan bank komersil. Ia merupakan perpaduan antara bank komersial, bank investasi, investasi kepercayaan dan institusi pengelola investasi (invesment-management institutions), yang berorientasi pada investasi modal. Dengan pola ini maka perbankan syariah akan jauh dari perlilaku borrowing short dan lending long. Karena itu ia kokoh terhadap ancaman krisis dibanding perbankan konvensional.

Berdasar fakta itu pula, maka kedudukan bank sentral dalam konteks ekonomi Islam harus dapat melakukan suatu kebijakan yang dapat melancarkan perekonomian riil secara seimbang. Pada masa kini, tampaknya, perekonomian tidak dapat dilepaskan dari berbagai lembaga keuangan. Sertifikat wadiah, sebagai upaya “islamisasi” Sertifikat Bank Indonesia mempunyai banyak kelemahan ditintau dari aspek syariah pada satu sisi dan aspek konsekuensinya pada perekonomian.



Kesimpulan

Dalam perspektif itu, sangat logis mengapa Islam sangat melarang aktivitas spekulasi dalam berbagai transaksi ekonomi. Munculnya perkembangan instrument keuangan syariah dengan skim investmet keuangan etis dan keuangan syariah di berbagai belahan dunia seperti yang dilakukan oleh MNC, Citibank, StandardChartered, HSBC, Suis Boston Bank dan lain-lain merupakan solusi atas permasalahan kerentanan system moneter Kapitalisme
.
Karakteristik spekulasi pada hakikatnya, pertama, spekulasi hakikatnya bukan merupakan kegiatan investasi. Kedua, spekulasi menyebabkan peningkatan pendapatan bagi sekelompok masyarakat tanpa memberikan konstribusi apapun baik yang bersifat positif maupun produktif. Ketiga, spekulasi merupakan sumber penyebab krisis keuangan. Keempat, margin merupakan tujuan utama Dan kelima, spekulasi datang dari mental “ingin cepat kaya”.

Ekonomi Islam tidak mengenal money demand for speculation. Uang pada hakikatnya adalah milik Allah yang diamanahkan kepada pemilik sementara untuk dipergunakan demi kemaslahatan. Dalam pandangan Islam, uang adalah flow concept, karenanya harus selalu ber-putar dalam perekonomian. Semakin cepat uang berputar dalam perekonomian, maka akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat, dan akan semakin baik perekonomian. Karena itu model-model investasi dalam investasi syariah bukanlah investasi jangka pendek melainkan investasi jangka panjang, dengan tujuan memaksimalkan sumber daya yang ada termasuk dana untuk keberlangsungan usaha secara mikro dan keberlangsungan kinerja ekonomi secara makro. Wallahu a’lam

Daftar Pustaka

Chapra, Umar. Sistem Moneter Islam Jakarta: Gema Insani Press, 2000
Harahap, Sofyan Syafri, Sistem Moneter dalam Perspektif Islam, Bahan Kuliah Sistem Moneter dan Keuangan Islam Program Pascasarjana UNAIR Surabaya
Karim, Adiwarman Azwar, Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro, Jakarta: Karim Business Consulting, 2001
Nadzir Habib dan Muhammad Hasanuddin, Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah, Bandung: Kaki Langit, 2004.

https://search.aol.com/aol/search?q=site:www.cekkembali.com





  • Pengaruh Pajak Penghasilan Dan Asset Perusahaan Pada Earnings Management

    Kategori │jurnal

    PENDAHULUAN

    Tindakan manajemen laba sangat terkait dengan sistem akuntansi yang diterapkan perusahaan. Sistem akuntansi yang diterapkan perusahaan tersebut akan menghasilkan output perhitungan laba (rugi) bersih perusahaan dan dijadikan dasar untuk menghitung penghasilan perusahaan tersebut pada suatu tahun tertentu. Penghasilan suatu perusahaan akan dihitung berdasarkan catatancatatan, buku serta dokumen pendukung lainnya yang dikelola dalam suatu sistem akuntansi yang diterapkan dalam perusahaan.

    Praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajer tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi kebebasan seorang manajer dalam menerapkan teknik-teknik untuk dapat menaikkan atau menurunkan laba perusahaannya. Terdapat beberapa hal yang dapat memotivasi manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba menurut Scott (2000:359), yaitu motivasi rencana bonus, kontrak utang jangka panjang, motivasi perpajakan, penawaran saham perdana, penawaran obligasi perdana, dan motivasi politik. Penelitian ini didasari atas motivasi perpajakan dan motivasi politik dalam memotivasi pihak manajemen melakukan tindakan manajemen laba

    Scott (2000:359) mengemukakan bahwa berbagai metode akuntansi digunakan pihak manajemen dalam rangka penghematan pajak. Undang-undang pajak penghasilan menentukan jenis-jenis penghasilan sebagai obyek pajak, namun pada umumnya penghasilan yang dinyatakan sebagai obyek pajak tidak secara spesifik mengatur saat pengakuan pendapatan dan biaya terkait. Dalam beberapa hal, wajib pajak mempunyai kebebasan di dalam membuat kebijakankebijakan akuntansi yang berkaitan dengan penentuan saat pengakuan pendapatan dan biaya, meskipun kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan harus diterapkan secara taat asas atau konsisten dari tahun ke tahun. Celah ini dapat membuka peluang bagi manajemen untuk melakukan upaya-upaya untuk menunda atau mempercepat pengakuan pendapatan dan biaya, sehingga dapat menekan jumlah pajak yang akan dibayarkan (Setiawati, 2001).

    Wenni (2009) dalam penelitiannya menemukan hasil yang lemah atau tidak signifikan bahwa adanya tindakan manajemen laba pada perusahaan atas pertimbangan beban pajak penghasilan. Philips et al. (2003) melakukan penelitian mengenai pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan non finanial yang tercatat di New York Stock Exchange tahun 19942000. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa beban pajak tangguhan secara inkremental bermanfaat dibanding dengan akrual untuk mendeteksi manajemen laba.

    Manajer memiliki berbagai alasan untuk melaporkan laba yang lebih rendah. Salah satu diantaranya adalah mengurangi political cost. Ukuran perusahaan (firm size) digunakan sebagai proksi dari political cost. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan dilihat dari jumlah total aktiva perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaan tentu memiliki total aktiva yang relatif besar, sehingga dapat beroperasi dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi serta semakin besar peluang perusahaan untuk memperoleh laba dari operasinya. Penelitian Herni dan Susanto (2008) serta Handayani dan Rachadi (2009) membuktikan bahwa faktor ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap manajemen laba.


    Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini ingin menguji kembali penelitian sebelumnya, bagaimanakah pengaruh pajak dan ukuran perusahaan pada manajemen laba, yang berfokus pada dua motivasi manajemen laba menurut kajian Scott tersebut, yaitu motivasi politik dan motivasi perpajakan dengan hipotesis sebagai berikut.

    H1: Pajak Penghasilan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.
    H2: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba


    METODE PENELITIAN


    Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2012 merupakan populasi dalam penelitian ini, dimana dengan metode purposive sampling terpilih 30 perusahaan sektor industri barang konsumsi sebagai sampel penelitian dengan total jumlah sampel selama tiga tahun periode amatan yaitu 90 perusahaan.

    Proksi dari manajemen laba yang merupakan variabel terikat dalam penelitian ini tercermin dalam akrual diskresioner (DA) yang diukur dengan model jones modifikasian (Dechow et al. 1995). Persamaannya sebagai berikut


    1)TA = Laba bersih – Arus kas aktivitas operasi……..……………......(1)
    2)NDA = α1 (1/At-1) + α2 (ΔREVt-ΔRECt)/At-1) + α3 (PPEt/At-1) ............(2)
    3)DA = TA/NDA………………….........................................................(3)

    Keterangan:

    TA = Total Akrual
    NDA = Akrual Non Diskresioner
    At-1 = Total aset pada periode t-1
    ΔREVt = Perubahan pendapatan dalam periode t
    ΔRECt = Perubahan piutang dalam periode t
    PPEt = Property, Plan, and Equipment (aset tetap berwujud kotor) periode t

    Pajak penghasilan sebagai variabel bebas pertama (X1) dalam penelitian ini diproksikan dengan menjumlahkan pajak kini dengan pajak tangguhan

    perusahaan. Data diperoleh dari laporan laba rugi perusahaan.
    Pajak Penghasilan = Log (pajak kini + pajak tangguhan)…………………(4)

    Ukuran perusahaan sebagai variabel bebas kedua (X2) dalam penelitian ini diproksikan dengan total aktiva perusahaan, yang diperoleh dari Neraca perusahaan.

    Ukuran perusahaan = Log (total aktiva)………………………….……….(5)

    Teknik analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh pajak penghasilan dan ukuran perusahaan pada manajemen laba. Namun, sebelum melakukan regresi dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu untuk mengetahui bahwa model regresi yang dibuat terbebas dari masalah multikolenieritas, heteroskedastisitas, autokorelasi serta masalah normalitas data.

    Model regresi linier berganda penelitian ini ditunjukkan oleh persamaan berikut.
    DAit = α + b1 TAX + b2 LG SIZE + e………………………….…………..(6)

    Keterangan:
    DA = discretionary accruals
    α = konstanta
    TAX = pajak penghasilan
    LG SIZE = ukuran perusahaan
    e = error

    b1,b2 merupakan koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel terikat yang didasarkan pada variabel bebas.

    HASIL DAN PEMBAHASAN


    Rangkuman dari hasil pengujian asumsi klasik ditunjukkan pada tabel 1 berikut.




    Pada uji normalitas (0,228 > 0,05) yang artinya data berdistribusi normal. Hasil dari pengujian autokorelasi (1,935), dimana nilai dU = 1,70 dan 4-dU = 2,3. Sehingga nilai DW berada diantara 1,70 dengan 2,3. Uji multikolinearitas menunjukkan hasil kedua variabel memiliki nilai (tol 0,129 > 0,1 dan VIF 7,780 < 10). Uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai Sig. abs. residual kedua variabel (0,768 dan 0,909 > 0,05). Keseluruhan hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa telah lolos dari uji asumsi klasik.



    Hasil pengu.jian pada Tabel 2 mengenai pengaruh variabel pajak penghasilan pada manajemen laba menunjukkan bahwa variabel pajak penghasilan berpen.garuh ne.gatif pada praktik manajemen laba. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pajak penghasilan akan menurunkan praktik manajemen laba, dikarenakan pajak secara umum memiliki aturan akuntansi tersendiri dalam menghitung pendapatan kena pajak dari adanya peraturan undang-undang yang berlaku sehingga seharusnya perpajakan tidak mempunyai peran besar dalam manajemen laba (Setiawati,2001). Temuan ini seja.lan den.gan pene.litian Wenni (2009) ya.ng menun.jukkan bahwa pajak penghasilan memiliki pengaruh negatif pada praktik manajemen laba. Hasil ini menunjukkan memang terdapat tindakan manajemen laba pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI namun pajak bukanlah menjadi pertimbangan perusahaan dalam melakukan manajemen laba. Hal ini bertentangan dengan motivasi penghematan pajak yang menjadi motivasi manajemen laba menurut Scott (2000). Hal ini terjadi dikarenakan perpajakan memiliki aturan tersendiri dalam menghitung pendapatan kena pajak.

    Hasil pengujian pada Tabel 2 mengenai pengaruh variabel uku.ran peru.sahaan pada manajemen laba menun.jukkan ba.hwa variabel uku.ran peru.sahaan berpengaruh positif pada praktik manajemen laba. Berarti firm size (uku.ran peru.sahaan) dapat memotivasi pihak manajemen untuk melakukan manajemen laba. Semakin besar uku.ran peru.sahaan maka akan semakin besar peluang perusahaan memperoleh laba dari aktivitas bisnisnya. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan uku.ran peru.sahaan akan meningkatkan prak.tik mana.jemen la.ba. Temuan ini men.dukung hasil pen.elitian sebelumnya yaitu Kim et al. (2003), Halim dkk, (2005), Herni dan Susanto (2008), Budiasih (2009),

    Roudotunnisa (2009), dan Nassirzadeh et al. (2012) yang menyatakan uku.ran peru.sahaan berpen.garuh pada manaj.emen la.ba. Hasil uji statistik tersebut dengan demikian memberikan temuan yang sejalan dengan political cost hypothesis (size hypothesis) dari Watts dan Zimmerman (1986) yang menunjukkan bahwa sema.kin besar uku.ran peru.sahaan, semakin memperbesar kemungkinan perusa.haan tersebut mem.ilih metode akun.tansi yang menu.runkan laba dengan tujuan mengurangi biaya politis guna menghindari tindakan pemerintah yang dinilai dapat mengurangi pendapatan perusahaan dengan menerapkan lebih banyak regulasi.

    SIMPULAN DAN SARAN

    Berdasarkan hasil pengujian maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut. Pajak penghasilan berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba, yang berarti jika pajak penghasilan meningkat, maka akan mengakibatkan penurunan pada manajemen laba perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2010-2012. Uku.ran peru.sahaan berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba, yang berarti jika ukuran perusahaan meningkat, maka akan mengakibatkan peningkatan pada manajemen laba perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2010-2012.

    Para pelaku pasar modal perlu berhati-hati ketika memutuskan untuk membeli saham-saham perusahaan yang relatif besar dalam industrinya. Apabila pengelolaan laba yang dilakukan bersifat oportunis, maka semakin tidak mencerminkan kinerja perusahaan yang sesungguhnya. Hal ini perlu menjadi perhatian investor dalam melakukan keputusan investasi. Uku.ran peru.sahaan dalam penelitian ini tidak mengkategorikan secara spesifik perusahaan sampel yang masuk dalam kategori perusahaan besar, perusahan menengah, maupun perusahaan kecil, dan hanya menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang bergerak pada sektor barang konsumsi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pembuat peraturan yang dalam hal ini pemerintah dalam membuat peraturan-peraturan agar praktik manajemen laba tidak disalahgunakan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia khususnya. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan jumlah variabel yang diteliti, jumlah sampel yang digunakan, serta menambahkan periode pengamatan sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih otentik. Pemilihan sampel selanjutnya diharapkan dilakukan pada sektor manufaktur lainnya, di luar sektor industri barang konsumsi.

    https://www.startpage.com/do/asearch/?q=cekkembali.com&ia=web