Uang Dan Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Islam

Kategori │jurnal

(Bercermin Dari Kerentanan Sistem Moneter Kapitalis)



Abstraksi

Krisis keuangan global belakangan di Amerika Serikat, yang dipicu oleh problem suprime mortgage pada dasarnya membuktikan bagaimana kerentanan sistem moneter Kapitalisme yang berporos pada berbagai instrument produk capital market yang bersifat derivatif. Intrumentintrument seperti collateralized debt obligations, hybrid products, credit derivatives, yang kesemuanya berbasis bunga mengandung kerentanan pada satu sisi dan menyuburkan praktekpraktek spekulasi.(Adiwarman, 2008)

Menurut Sofyan S Harahap(2007), jauh sebelum terjadinya krisis subprime mortgage itu, berbagai gejolak pasar uang dan pasar modal sudah kerap kali terjadi di berbagai belahan dunia, karena gejolak tersebut bersifat built in dalam system Kapitalisme. Keberadaan hot money dalam system pasar Kapitalis yaitu banyak bertunpu pada pasar sekunder telah menjadikan rentanitas pasar dapat terjadi setiap saat. Bercermin dari realitas moneter dunia Kapitalis demikian bagaimanakah ekonomi Islam memberikan jawaban atas problematika tersebut. Tulisan singkat ini akan mengurai system dan kebijakan moneter ekonomi Islam dari konsep dasar tentang uang.

Kata Kunci: Uang, Kebijakan Moneter, Ekonomi Islam


Pendahuluan

Uang dan Kebijakan Moneter. Uang pada dasarnya berfungsi pada tiga hal, pertama, alat tukar yaitu sebagai pemisah antara keputusan membeli dan menjual. Kedua, sebagai satuan pengukur nilai terhadap suatu komoditas. Dan ketiga, sebagai alat penyimpan kekayaan. Dalam kondisi perekonomian yang belum kokoh seperti yang dialami oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia, walaupun fungsi uang rupiah tetap, tetapi nilainya menjadi anjlok, terutama ketika berhadapan dengan mata uang asing. Hal ini terjadi sejak negeri ini dirundung Krisis Moneter.

Secara teoritis dalam sistem perekonomian modern, uang menempati posisi dan fungsi yang sangat strategis. Uang bagaikan darah dalam tubuh manusia. Dalam system perekonomian modern uang telah bergeser fungsinya dari alat tukar menjadi komoditas, sehingga menjadikan uang lebih banyak beredar di pasar sekunder dari pada ekonomi produktif yang dapat menggerakkan sektor riil secara langsung.


Pembahasan


Fenomena kuatnya kinerja keuangan di pasar valas, margin trading, pasar derivatives dan lain-lain semakin menjadikan uang kehilangan fungsinya semula yaitu sebagai alat tukar. Pada satu sisi, ketika uang diperjualbelikan, dalam waktu yang relative singkat dapat memberikan keuntungan yang banyak terutama pada para pemilik modal dan pelaku valas. Namun kondisi itu menyebabkan semakin banyak memunculkan spekulan yang dapat mengatur pola distribusi uang beredar dan pada gilirannya berpengaruh negative terhadap kinerja ekonomi secara keseluruhan.

Mengakarnya system bunga dalam konteks itu, semakin memperkokoh posisi pemilik modal. Mereka dimungkinkan selalu berada di atas angin. Melemahnya nilai tukar mata uang rupiah misalnya, dapat diantisipasi dengan menginvestasikan modalnya pada mata uang Dolar. Ketika Dolar semakin menguat, mereka pun dapat mengeruk keuntungan. Sebaliknya mereka yang membutuhkan modal harus dihadapkan dengan fluktuasi nilai mata uang yang sangat berpengaruh terhadap tingginya biaya-biaya produksi sehingga berpengaruh kepada melemahnya daya beli masyarakat.


Uang dalam system moneter Islam secara tegas tidak boleh menjadi komoditas. Uang sebagaimana fungsinya harus menjadi alat tukar. Fungsi uang sebagai alat tukar secara luas dimaksudkan untuk menghapuskan ketidakadilan dan kezaliman dalam ekonomi tukar menukar atau barter yang banyak mengandung riba.(Habib Nazir,2004: 563) Demikian pula pada perekonomian saat ini, tukar menukar antar mata uang dapat mengarah kepada adanya unsur riba disamping menimbulkan ketidakseimbangan moneter.

Uang dikembangkan menjadi standar ukuran nilai dan alat tukar. Nabi Muhammad menyetujui uang sebagai alat tukar dan tidak menganjurkan model ekonomi barter karena dapat mengarahkan pada munculnya bentuk-bentuk kezaliman. Karena itulah, penegasan al-Quran dalam surat al-Muthaffifin,83: 1-3 dan al-Isra,17: 35 dapat bermakna bahwa standar nilai ukuran harus dilakukan tanpa adanya pengurangan dan penambahan. Demikian pula, uang dapat merupakan factor produksi yang mempunyai potensi untuk berkembang dan menciptakan nilai lebih dengan cara diinvestasikan ke dalam praktek ekonomi sector riil. Chapra dan Adiwaran Karim, menggunakan QS al-Baqarah,2: 261 tentang pahala infak dalam pandangan Allah, sebagai dalil bahwa uang dapat melahirkan manfaat yang berkembang secara terus menerus ketika diinvestasikan.

Uang difungsikan hanya sebagai sarana penukar atau penyimpan nilai dan bukan sebagai barang dagangan. Uang tidak dapat dijual-belikan baik secara tunai maupun kredit. Larangan ini dimaksudkan untuk mencegah agar para pelaku ekonomi tidak masuk ke dalam suatu sistem yang mekanismenya tidak diketahui. Karena itu, dalam sistem ekonomi Islam uang bukan modal, melainkan public goods yang mengalir seperti air dan tidak dapat dimonopoli oleh seseorang atau kelompok. Apabila air tergenang maka akan menyebabkan bau membusuk. Sama halnya dengan uang, apabila ditahan, akan menyebabkan macetnya roda perekonomian sehingga mengakibatkan munculnya penyakit-penyakit ekonomi. Dengan demikian uang harus tetap mengalir terus dalam pengertian digunakan dalam investasi pada sektor-sektor riil.

Karena sebagai milik umum, maka uang harus dapat digunakan masyarakat tanpa ada hambatan dari orang lain. Pada kontek inilah kita dapat memahami kenapa para pemikir seperti alGhazali (w. 1111 M), Ibnu Taymiah (1263-1328 M), Ibnu Khaldun (w. 1406M) dan al-Maqrizi (1364-1442 M), sangat melarang perilaku menumpuk uang atau menimbun komoditas kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan bahwa perilaku demikian akan menggangu orang lain dalam menggunakannya dan juga menjadikan perekonomian tidak stabil.
Atas dasar hal itu, maka kebijakan moneter dalam ekonomi Islam harus mendukung terhadap fungsi uang sebagai alat tukar dan menghindarkan dari terjadinya penumpukan uang. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan ekonomi makro suatu negara. Kebijakan Moneter adalah usaha mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan secara baik melalui pengaturan jumlah uang beredar beredar. Pengaturan ini dimaksudkan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan.

Dalam sistem ekonomi pengaturan jumlah uang beredar diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: Pertama, kebijakan Moneter Ekspansif (Monetary Expansive Policy) yaitu suatu kebijakan yang bertujuan menambah jumlah uang yang edar. Kedua, kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary Contractive Policy) atau kebijakan uang ketat (tight money policy) yaitu kebijakan yang bertujuan mengurangi jumlah uang yang beredar. Dalam sistem moneter konvensioanl, rumus yang berlaku adalah: MV = PQ

M = adalah jumlah uang beredar dalam satuan waktu tertentu
V = Kecepatan perputaran uang rata rata atau berapa kali rata-rata setiap uang berpindah tangan dalam satu tahun
P Q = Nilai uang pembelanjaan di suatu wilayah negara
P= Tingkat harga yang berlaku di suatu Negara pada tahun tersebut
Q= Tingkat output riil dari parang dan jasa



Konsekuensi rumus ini jika sisi kiri naik maka sisi kanan akan naik juga. Dengan demikian, akan menimbulkan masalah pada negara yang menggunakan uang kertas, yaitu uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai ekstrinsik. Dalam suatu kondisi ketika volume uang ditambah dengan cara pemerintah mencetak uang kertas dan uang itu hanya beredar di sektor finansial, yaitu menjadi tabungan, pinjaman antar lembaga keuangan, sertifikat bank sentral dan sejenisnya maka Q pada posisi yang tetap. Sebaliknya P atau harga-harga akan terus naik.


Apabila kita telusuri pada sistem ekonomi pada masa Madinah, kiranya kita mendapatkan fakta bahwa perekonomian riil lebih dahulu maju daripada posisi mata uang. Dengan fakta ini maka perekonomian diarahkan pada mekanisme pasar alamiyah. Negara melakukan pengawasan dalam konteks untuk menjaga agar tidak terjadi penyelewengan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Inilah tugas utama yang diusung oleh Diwan al-Hisba yang pada masa kemudian berkembang menjadi Dewan as-Syurthah. Dewan ini mempunyai kewenangan yang luas sehigga pelaku ekonomi yang menyimpang dapat langsung diberi sanksi dan tindakan.

Karena itulah, dalam sistem moneter Islam, posisi dan fungsi bank mempunyai perbedaan yang mendasar. Lembaga perbankan syari’ah mempunyai sifat universal dan multi guna serta tidak semata-mata merupakan bank komersil. Ia merupakan perpaduan antara bank komersial, bank investasi, investasi kepercayaan dan institusi pengelola investasi (invesment-management institutions), yang berorientasi pada investasi modal. Dengan pola ini maka perbankan syariah akan jauh dari perlilaku borrowing short dan lending long. Karena itu ia kokoh terhadap ancaman krisis dibanding perbankan konvensional.

Berdasar fakta itu pula, maka kedudukan bank sentral dalam konteks ekonomi Islam harus dapat melakukan suatu kebijakan yang dapat melancarkan perekonomian riil secara seimbang. Pada masa kini, tampaknya, perekonomian tidak dapat dilepaskan dari berbagai lembaga keuangan. Sertifikat wadiah, sebagai upaya “islamisasi” Sertifikat Bank Indonesia mempunyai banyak kelemahan ditintau dari aspek syariah pada satu sisi dan aspek konsekuensinya pada perekonomian.



Kesimpulan

Dalam perspektif itu, sangat logis mengapa Islam sangat melarang aktivitas spekulasi dalam berbagai transaksi ekonomi. Munculnya perkembangan instrument keuangan syariah dengan skim investmet keuangan etis dan keuangan syariah di berbagai belahan dunia seperti yang dilakukan oleh MNC, Citibank, StandardChartered, HSBC, Suis Boston Bank dan lain-lain merupakan solusi atas permasalahan kerentanan system moneter Kapitalisme
.
Karakteristik spekulasi pada hakikatnya, pertama, spekulasi hakikatnya bukan merupakan kegiatan investasi. Kedua, spekulasi menyebabkan peningkatan pendapatan bagi sekelompok masyarakat tanpa memberikan konstribusi apapun baik yang bersifat positif maupun produktif. Ketiga, spekulasi merupakan sumber penyebab krisis keuangan. Keempat, margin merupakan tujuan utama Dan kelima, spekulasi datang dari mental “ingin cepat kaya”.

Ekonomi Islam tidak mengenal money demand for speculation. Uang pada hakikatnya adalah milik Allah yang diamanahkan kepada pemilik sementara untuk dipergunakan demi kemaslahatan. Dalam pandangan Islam, uang adalah flow concept, karenanya harus selalu ber-putar dalam perekonomian. Semakin cepat uang berputar dalam perekonomian, maka akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat, dan akan semakin baik perekonomian. Karena itu model-model investasi dalam investasi syariah bukanlah investasi jangka pendek melainkan investasi jangka panjang, dengan tujuan memaksimalkan sumber daya yang ada termasuk dana untuk keberlangsungan usaha secara mikro dan keberlangsungan kinerja ekonomi secara makro. Wallahu a’lam

Daftar Pustaka

Chapra, Umar. Sistem Moneter Islam Jakarta: Gema Insani Press, 2000
Harahap, Sofyan Syafri, Sistem Moneter dalam Perspektif Islam, Bahan Kuliah Sistem Moneter dan Keuangan Islam Program Pascasarjana UNAIR Surabaya
Karim, Adiwarman Azwar, Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro, Jakarta: Karim Business Consulting, 2001
Nadzir Habib dan Muhammad Hasanuddin, Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah, Bandung: Kaki Langit, 2004.

https://search.aol.com/aol/search?q=site:www.cekkembali.com